Prof. Dr. Edy Suandi Hamid., M.Ec paparkan materinya dihadapan 206 Peserta Konferensi Internasional ke-X terkait Reducing Poverty and Inequality to Improve Social and Economic Welfare in Indonesia, melalui onlline meetings, Sabtu (25/09/20).
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid menjelaskan bahwa permasalahan akan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia sudah lama tejadi dan menjadi concern Pemerintah pada waktu itu. Bahkan, program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan telah dilakukan sejak tahun 1960. Akan tetapi, dampak besar yang dirasakan dari program tersebut baru mulai terasa pada tahun 1967 hingga 1996, yang mana saat itu Indonesia mencatatkan penurunan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan sebelumnya.
“Permasalahan kemiskinana memang sudah menjadi permasalahan yang lama muncul di Indonesia. Bahkan, saat itu Pemerintahn Indonesia sudah memulai program untuk mengatasi peramsalahan kemiskinan sejak tahun 1960an. Dampak besar dari program ini baru dirasakan tahun 1967-1996, saat itu angka penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia realit turu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meksipun, koefisien Gini/ukuran ketimpangan konsumsi nasional, semakin meningkat secara signifikan meskipun kemiskinan sudah signifikan menurun menjadi satu digit (9,78%), namun jumlahnya kemiskinan absolut masih besar.” paparnya
Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dapat dibagi menjadi lima karateristik besar yakni banyak jumlah orang miskin di Indoneisa, Kesenjangan Kemiskinan antar Wilayah, Kualitas rendah pada layanan dasar untuk orang miskin, tingkat pengangguran yang tinggi, serta kalitas dan produktivitas rendah.
Beliau menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dibagi menjadi tiga era yakni orde lama, orde baru, dan masa reformasi. Strategi di Era Orde Lama melalui Rencana Pembangunan Nasional Delapan Tahun atau Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede) dilaksanakan. Strategi yang dilakukan melalui Penasbede ini cenderung untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Kebijakan ditegaskan oleh pemerintahan Orde Lama yang didasarkan pada pendidikan, perumahan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Selanjutnya pada era Orde Baru, Program Inpres juga dikeluarkan untuk desa tertinggal, Pembangunan Wilayah atau Program Pengembangan Swadaya Terintegrasi Wilayah Terpadu Swadana (PPW-Swadana), Istimewa Program untuk Program Pengembangan Kawasan Terpadu atau Program Khusus Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), pembangunan infrastruktur penunjang desa tertinggal, dan revolusi hijau. Selanjutnya pada masa Reformasi yakni di era Habibie, Abdurahman Wahid, dan Megawati, misalnya ada program pengentasan kemiskinan, kredit ketahanan pangan, dan pembentukan komite pengentasan kemiskinan.